DRD APRESIASI PROGRAM “MELAWAN KEMISKINAN DARI DESA”

20170830_103118

Tiga Trending Topik Rakor DRD: Skema Penanggulangan Kemiskinan, Akselerasi Percepatan Pencapaian 12 Indikator RPJMD 2013-2018, dan Profil Dewan Riset Daerah Provinsi NTB.

Dewan Riset Daerah (DRD) cukup bangga dan mengapresiasi program “Melawan Kemiskinan Dari Desa” yang diusung Pemerintah Provinsi NTB. DRD siap membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam percepatan menurunkan angka kemiskinan. Begitu juga keberlanjutan program-program produktif yang di sasar pada tiap Desa, DRD siap bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan NGO untuk mengawalnya dalam melawan kemiskinan di NTB. Demikian disampaikan DRD melalui Ketua DRD – Prof. Dr. Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono sebelum membuka Rapat Koordinasi Dewan Riset Daerah di Ruang Rapat LAKEY Bappeda Provinsi NTB, 30/8/2017.

Kami ketua dan anggota DRD siap mendukung Bapak Gubernur untuk menurunkan angka kemiskinan, yang tentunya sesuai kewenangan dan kapasitas kami sebagai DRD, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari TNP2K berbasis nama, alamat dan status kesejahteraan warga, jelas Prof Yusuf. Bahkan setelah selesai Rakor ini harus ada yang bisa kita hasilkan paling tidak rekomendasi atas hasil rakor ini berdasarkan isu yang berkembang untuk kita sampaikan kepada Bapak Gubernur, sebagai bahan dalam mengambil kebijakan dan bahan perencanaan program, sambungnya.

Rakor DRD yang difasilitasi oleh Bidang Litbang Bappeda NTB berjalan cukup dinamis. Banyak gagasan baru dan strategis yang dilontarkan oleh anggota DRD seperti bagaimana agar masing-masing Kabupaten di Provinsi NTB diambil satu Desa yang terparah tingkat kemiskinan untuk dijadikan sebagai desa model dalam penurunan kemiskinan. DRD bersama Bappeda/SKPD dan NGO seperti KOMPAK, YMP, PRISMA dan NGO lainnya bersinergi lebih kuat lagi untuk bersama-sama turun ke Desa untuk memastikan fakta lapangan, sehingga nantinya dalam mengintervensi program di desa tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, ungkapnya.

Dan yang cukup seksi menjadi bahan diskusi dalam penurunan angka kemiskinan di Desa adalah diintervensi melalui Dana Desa. Menurut data yang ada masing-masing desa mendapat alokasi Dana Desa cukup pantastis 1,4 milyar sampai 1,8 milyar. Nah kalau dana ini bisa dimanfaatkan sangat luar biasa, dan diyakini masalah kemiskinan di desa bisa diturunkan dengan cepat, sambung Prof Yusuf.

Hadir dalam Rakor selain Ketua dan Aggota DRD, juga Kepala Bidang Litbang Ibu Retno beserta Kasubbid, pimpinan NGO KOMPAK, YMP, PRISMA dan PLAN.

Sementara itu Ketua Komisi II Bidang Pertanian Dr. Ketut Puspadi, M.Sc dalam materi yang bertema “Model Pengembangan dan Peningkatan Efektivitas Koordinasi, Sinergisme Program Penanggulangan Kemiskinan di NTB“ menyampaikan bahwa dalam penyusunan program kegiatan penurunan angka kemiskinan, kualitas mutu indikator kinerja OUTPUT dan OUTCOME harus betul-betul fokus dan tepat sasaran pada masing-masing SKPD. Jangan sampai terjadi missing link antara masalah, kegiatan dengan output program. Begitu juga OUTCOME, jelas Puspadi.

Lebih lanjut, mutu output dan outcome serta efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus betul-betul dapat dipastikan dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan Sinergisme (antar dan inter stakeholders) Program dan Kegiatan penanggulangan kemiskinan. Hal penting yang perlu juga menjadi perhatian adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk betul-betul dapat memastikan relevansi, efisiensi, efektivitas, impact dan keberlanjutan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu mindset stakeholders pelaksana (perencanaan-implementasi) program betul-betul dapat berorientasi tidak saja pada output akan tetapi yang lebih penting adalah pada outcome, ungkapnya.

Mengakhiri presentasinya, Puspadi memberikan 10 rekomendasi yaitu: Pertama, Kolasi dan analisis semua program kegiatan, juklak penanggulangan kemiskinan tahun 2017 baik melalui pendanaan APBD maupun APBN; kedua, review rencana program , kegiatan penanggulangan kemiskinan  tahun 2018 baik didanai dari APBD maupun APBN; ketiga, meningkatkan efektivitas Koordinasi dan sinergisme antar dan inter stakeholders penanggulangan kemiskinan, dan instrumennya harus disusun atau dibuat; keempat, meningkatkan efektivitas Koordinasi dan sinergisme semua program kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2017 dan 2018; kelima, merubah mindset  SKPD dari  logic model (simple, parsial) ke system kompleks, dalam menyusun perencanaan dan implementasi program, kegiatan penanggulangan kemiskinan. Menyusun panduan proram penanggulangan kemiskinan; keenam, perkuat (Kompetensi, budget dll) system MONEV  di Setiap SKPD dari  for output ke  for Outcome dan for Impact (Menyusun Pedoman MONEV); ketujuh, setiap stakeholder  menyusun indikator  output, outcome, benefit, impact dari program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan (memperbaiki format  penyusunan rencana kerja tahunan); kedelapan, MONEV setiap pencapaian indikator atau prakondisi (perencanaan, on going dan pasca kegiatan untuk semua level tujuan). Perbaiki management  internal; kesembilan, Manfaatkan hasil MONEV untuk perbaikan management pelaksanaan program dan kegiatan (Outcome based MONEV). Informasi hasil monev yg credible. Dikerjakan oleh orang credible; dan kesepuluh, merancang program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan multi approach.

Rakor yang diinisiasi oleh Bidang Litbang ini, setelah melalui prosesi penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi, penyampaian pemikiran, pendapat, dan saran oleh anggota DRD dan NGO.

Diawali oleh DR. Basuki. Ia mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang disampaikan oleh DR Puspadi. Perlu ketajaman output dan outcome dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Basuki mengusulkan agar TAPD dapat menggelar workshop untuk penajaman output dan outcome program SKPD untuk menajamkan dan mensinkronkan antara output dan outcome dari program dan kegiatan.

Oleh karena itu mari DRD mendorong kepada Sekda NTB untuk segera menggelar workshop sebelum disahkan anggaran Perubahan 2017 dan 2018. Bagaimana menyusun program yang bisa sampai outcome bisa dicapai, sehingga prinsip perencanaan “money follow program” bisa lebih terwujud, ujarnya. Tambah Basuki TOR-nya harus disusun di depan sebelum program di eksekusi, jangan sampai TOR-nya disusun di belakang, sarannya. Semua DRD sangat sependapat kalau misalnya satu Kabupaten ada satu Desa Model yang dapat dijadikan sebagai pailot projek pengentasan kemiskinan.

Menurut Basuki sebenarnya Pemerintah Provinsi NTB tidak usah terlalu pesimis dengan melambatnya penurunan angka kemiskinan ini. Karena melambatnya penurunan kemiskinan ini ada kecenderungan dari kontribusi kebijakan pemerintah lokal maupun nasional. Begitu juga bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di NTB, tentu memberikan kontribusi melambatnya penurunan angka kemiskinan di NTB.

Terkait dengan dana desa Basuki juga sangat sepakat kalau dana desa itu bisa juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk menurunkan atau menyelesaikan masalah kemiskinan di Desa. Dari dana Desa ini dapat meningkatkan kompetensi lokal masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Semua DRD yang hadir telah menyuarakan apa yang menjadi pemikirannya. Menurut catatan Bidang Litbang apa yang disuarakan oleh DRD yang lain hampir sama dengan pendapat DRD sebelumnya.(sahar)