BAPPEDA NTB UNDANG NGO SINERGIKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISIKINAN NTB

IMG-20170517-WA0011-696x464

MATARAM. Masih tingginya tingkat  kemiskinan di NTB yang mencapai 16,02 persen atau sekitar 786.580 orang mendorong Bappeda NTB mengerahkan semua sumber dayanya dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan tersebut. Berdasarkan target RPJMD NTB tingkat kemiskinan bisa turun menjadi 12,25 persen atau mengalami penurunan 3,77 persen.

IMG-20170517-WA0010-300x200Tentu dalam upayanya tersebut, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu ada kerja bersama dari berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut, baik NGO, CSR, BUMN, BUMD, masyarakat dan pemerintah.

Dalam upaya tersebut, Bappeda NTB telah melakukan pertemuan dan saling bertukar informasi dengan NGO yang selama ini konsen dalam program kemiskinan seperti Kompak, Prisma, Unicef Nusa Tenggara, Plan International, Fitra NTB, YPM, Le-SA Demarkasi, dan Islam Relief di Ruang Samoa Bappeda, Rabu (17/5).

Menurut Sekretaris Bappeda NTB, Sigit Catur Prasetyo, MM yang didamping Kasubid ekonomi Suryadi mengatakan sinergi program antara pemerintah dan NGO akan mempercepat penurunan kemiskinan di NTB, “Masalah kemiskinan tidak hanya terkait ekonomi saja, namun sektor lain seperti kesehatan, perumahan, pendidikan juga memberi pengaruh yang cukup tinggi,” ujarnya.

Untuk itu, Bappeda NTB sangat terbuka dalam memberikan informasi baik data maupun program yang dapat diakses semua pihak dalam upaya mengurangi kemiskinan di NTB, “Kami sangat mendukung jika ada forum atau apapun namanya nanti sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami oleh NGO di lapangan dapat dicarikan jalan keluarnya bersama,” lanjutnya.

“Kami dalam waktu dekat akan bertemu dengan CSR, BUMD, Toma, dan toga untuk menyatukan persepsi, tentunya Dinas sosial sebagai leading sektornya agar masing-masing pihak tidak jalan sendiri-sendiri,” lanjut Sigit.

Menurut data BPS NTB, peran komoditi makanan terhadap garis kemisikinan baik di perkotaan maupun di pedesaan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, penddikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh adalah beras, rokok dan daging. (ko)

  • Sumber : http://kabarlombok.com/2017/05/17/bappeda-ntb-undang-ngo-sinergikan-program-pengentasan-kemisikinan-ntb/