RAPAT KOORDINASI TEMU BISNIS PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENDATAAN MONEV BIDANG PERIKANAN, PERTANIAN , PETERNAKAN DAN PARIWISATA

Tindak lanjut kegiatan acara Temu Bisnis yang diselenggarakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kamar Dagang dan Industry Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian PDT dan KADIN akan merencanakan Temu Bisnis Internasional pada 10 November 2014 di China, Februari – Maret 2015 di Jepang, Asia dan Eropa, Juni 2015 di Dubai, puncak acara Internasional Summit… Read More »

FGD & RAPAT PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH (STRADA) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PPDT) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2015 – 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi tahun 2014, Satker Bappeda Provinsi NTB mengadakan FGD dan Rapat Penyusunan Strategi Daerah (STRADA) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Provinsi NTB 2015 – 2019. Kegiatan ini dilaksanakan dua hari pada tanggal 28 – 29 Oktober 2014 di Hotel Lombok Raya. Adapun hal – hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dilaporkan oleh… Read More »

WORKHSOP KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)

Dalam rangka sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Pemerintah dan Non Pemerintah, Bappeda Povinsi Nusa Tengara Barat menyelenggarakan Workshop Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Hotel Jayakarta 8 – 9 Oktober 2014. Peserta Worksop sebanyak 80 orang yang terdiri dari SKPD Provinsi, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota dan Perwakilan Lembaga Donor… Read More »

ISLAMIC RELIEF GERMANY PERKUAT PROGRAM WASH PEMERINTAH PROVINSI NTB

Kini dan kedepan Islamic Relief Germany akan mendukung secara penuh program Pemerintah Provinsi NTB, tidak saja program air bersih/air minum dan sanitasi (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) , akan tetapi juga program sosial dasar kemasyarakatan.3/10/2014.J Ungkapan tersebut disampaikan ketua rombongan Islamic Relief Germany – Erdin Kadunic didampingi Syed Abdul Razak (country directur Islamic Relief Indonesia) serta… Read More »

PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka koordinasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi terhadap Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi sesuai dengan amanat Pasal 237 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi dan melaporkannya kepada… Read More »