PELUNCURAN APLIKASI e-pokir (entebePlan) (RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI)

DSC02123 (Large)

Pada rapat koordinasi dan supervisi KPK yang bertempat  di ruang rapat Graha Bakti Kantor Gubernur Prov. NTB pada hari Selasa [09-05-2017], Pemerintah Daerah Prov. NTB mempunyai supervisi yang sama dengan Pemerintah Pusat dalam komitemen pemberantasan korupsi. Dalam peluncuruan aplikasi ini di harapkan mampu memberikan tata kelola pemerintah yang lebih baik dengan menggunakan sistem.

entebePlan adalah bagian dari rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terdiri atas 7 (tujuh) Aplikasi yaitu e-RPJMD, e-Renja, e-Musrebang, e-Pokir DPRD, e-RKPD, e-KUA PPAS, e-ASB.

entebe-plan adalah inovasi di BAPPEDA PROVINSI NTB sebagai solusi permasalahan belum terintegrasinya sistem perencanaan kegiatan dengan perencanaan dan penatausahaan keuangan serta manajemen aset daerah. Penyusunan perencanaan berbasis elektronik ini adalah bagian dari rencana besar pemerintah Provinsi NTB melakukan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistim Elektronik yang saat ini sedang dipersiapkan PERDA-nya

e-pokir merupakan singkatan dari pokok pikiran berbasis elektronik, adalah salah satu aplikasi dari entebePlan (e-planning), untuk menampung usulan program kegiatan dari masyarakat yang di aspirasikan melalui anggota DPRD pada saat masa reses. Aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat dalam perancangan APBD.

Apa itu pokir DPRD? pokir tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.Salah satu tugas Badan Anggaran DPRD “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD”.

Selama ini pokok pikiran itu di tampung dan dihimpun oleh anggota DPRD pada masing-masing dapil secara manual,  dan program kegiatan yang diusulkan sebagai bagian program dan kegiatan OPD tidak tepat waktu dan belum sepenuhnya inline dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran.

Dengan adanya aplikasi ini memudahkan setiap anggota DPRD menginput aspirasi masyarakat pada saat kapan dan dimanapun secara online. Disamping itu dalam aplikasi telah disediakan menu program kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja OPD, RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.

Dengan adanya entebePlan diharapkan adanya konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam keseluruhan dokumen perencanaan  dan penganggaran mulai dari RPJMD sampai APBD yang tepat waktu.